HAKEKAT DAN DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

PENDAHULUAN

Hukum Internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara (hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata.[1]Sejalan dengan itu,Mochtar Kusumatmadja juga membagi Hukum Internasional menjadi dua bagian :

  1. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur  hubungan hukum perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang berlainan.
  2. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. [2]

Oppenheim membedakan hukum internasional atas hukum internasional universal, hukum internasional umum dan hukum internasional khusus.[3]Hukum internasional universal, adalah hukum internasional yang berlaku untuk semua negara tanpa kecuali, seperti hukum yang berkaitan dengan hak-hak duta, dan hukum mengenai perjanjian internasional. Hukum internasional umum adalah hukum internasional yang mengikat banyak sekali negara, seperti Deklarasi Paris 1856, Perjanjian Internasional tentang Ruang angkasa 1967. Dan, hukum internasional khusus adalah hukum internasional yang mengikat dua atau beberapa negara.

Intinya Hukum Internasional merupakan hukum yang mengatur tentang publik dari subyek Internasional yang kesemuanya memang berasal dari masyarakat Internasional. Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Dalam hukum internasional, hubungan yang ada bersifat koordinasi (kerjasama), mengingat negara-negara di dunia sama derajatnya, bukan bersifat subordinasi layaknya hukum nasional.

 

 

PERUMUSAN MASALAH

Perbedaan yang mendasar antara hukum nasional dan internasional membuat jembatan pemisah antara kedua hukum tersebut. Tidak seperti hukum nasional,hukum internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang biasanya terdapat dalam hukum nasional suatu Negara yang menurut para pakar itulah yang di sebut hukum dan penerapannya. Apalagi hukum internasional tetap meletakkan dasarnya pada paham yang menghormati kedaulatan seluruh Negara di dunia.

Sehingga hukum internasional bersifat tata tertib hukum koordinasi dari Negara-negara yang berdaulat. Dan dalam tata masyarakat internasional tidak pula terdapat suatu badan legislative maupun kekuasaan kehakiman dan polisional yang dapat memaksakan berlakunya kehendak masyarakat internasional sehingga terdapat para ahli yang berpendapat bahwa hukum internasuonal itu bukan hukum yang sebernarnya seperti Hobbes,Austin,Spinoza,dan lain-lain.

Struktur masyarakat internasional dan hukum inter­nasional yang koordinatif, yang antara lain ditandai oleh tiadanya badan supra-nasional yang berwenang membentuk, menerapkan, dan memaksakan hukum internasional, dapat memunculkan persoalan-persoalan yang kadang-kadang menunjukkan sikap skeptis, meragukan, bahkan menyang­kal eksistensi hukum internasional, bahwa hukum internasional bukanlah merupakan hukum.

Namun, terlepas dan adanya sikap skeptis tersebut, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan eksistensi hukum internasional akan selalu muncul. Beberapa persoalan itu, antara lain:

  1. Apakah hukum internasional itu memang benar-benar ada, dan apakah sudah memenuhi kualifikasi untuk dapat disebut sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya?
  2. Kalau hukum internasional memang benar-benar ada, bagaimanakah sebenarnya hakekat dari hukum inter­nasional itu?
  3. Bagaimanakah sebenarnya daya mengikat hukum internasional terhadap masyarakat internasional?
  4. Kalau memang hukum internasional benar-benar merupakan hukum, sedangkan pada lain pihak masya­rakat internasional tidak mengenal badan supra-nasional, mengapa masyarakat internasional menaati hukum internasional?

PEMBAHASAN

  1. HAKEKAT  HUKUM  INTERNASIONAL
  2. 1.      Penganggapan tidak ada hukum Internasional

Dalam sejarah pandangan yang ekstrim, yakni berupa penyangkalan atas eksistensi hukum internasional, dikemu­kakan oleh John Austin (1790-1859). Dia menyatakan, bahwa hukum internasional bukanlah merupakan kaidah atau norma hukum, melainkan hanya merupakan etika dan norma kesopanan internasional saja.

Jika pandangan John Austin ini dihubungkan dengan hukum internasional, dimana masyarakat dan struktur hukum internasional yang koordinatif, dalam pengertian tidak mengenal badan supra-nasional yang berdaulat, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional menurut John Austin, bukanlah merupakan hukum dalam pengertian yang sebenarnya, sebab hukum internasional tidaklah dibuat oleh badan yang berdaulat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Apa yang disebut sebagai hukum internasional, menurut John Austin, tidak lebih daripada norma moral belaka.

Intinya menurut ahli seperti John Austin, Spinoza,Hobbes dan lainnya, hukum internasional bukanlah hukum, dengan alasan:

  • Hukum internasional tidak memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat.
  • Hukum internasional bersifat koordinasi, tidak subordinasi.
  • Hukum internasional tidak memiliki lembaga legislatif, yudikatif, dan polisional.
  • Hukum internasional tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat internasional.
  1. 2.      Penganggapan adanya hukum Internasional

Tanggapan Austin ini ditentang oleh Oppenheim dan para pemikir lain yang menyatakan bahwa hukum Internasional itu merupakan suatu produk hukum. Bahwa hukum internasional bukanlah aturan moral belaka, karena berbeda dengan moral yang bersumber dari kesadaran hati nurani dan daya paksanya berasal dari dalam, maka hukum termasuk hukum internasional dipaksakan oleh kekuasaan dari luar.

Yang dimaksud dengan kekuasaan dari luar, adalah kekuasaan dari masyarakat. Dan, untuk hukum internasional kekuasaan dari luar tersebut tentu saja masyarakat internasional. Jadi, hukum internasional benar-benar merupakan hukum yang mengikat masyarakat internasional. Hanya saja, diakui bahwa hukum internasional merupakan hukum yang lemah.[4]

Ada tiga ukuran yang ditunjuk oleh Oppenheim untuk menentukan apakah hukum Internasional itu merupakan hukum yakni adanya masyarakat Internasional,adanya kumpulan peraturan tingkah laku manusia didalam masyarakat Internasional dan adanya kesepakatan masyarakat Internasional untuk menjamin pelaksanaan peraturan dengan eksternal power.[5]

 

  1. DASAR  BERLAKUNYA  HUKUM  INTERNASIONAL

Ada beberapa teori yang menjadi hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional, yaitu:
           

1)      Teori hukum alam
Menurut teori hukum alam (natural law), hukum internasional adalah hukum yang diturunkan untuk hubungan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini dikarenakan hukum internasional merupakan bagian dari hukum tertinggi, yaitu hukum alam.

2)      Teori Kehendak negara
Menurut teori hukum kehendak negara, kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional, karena negara adalah pemegang kedaulatan, maka negara adalah juga sumber dari segala hukum.

3)      Teori Kehendak Bersama Negara-Negara
Teori ini beranggapan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional berasal dari kehendak bersama negara-negara dalam hubungannya. Kehendak bersama negara-negara lebih tinggi derajatnya daripada kehendak negara.

4)      Mazhab Wina
Tokoh terkenal dari teori ini adalah Hans Kelsen dengan mazhabnya yaitu Mazhab Wina.Menurut Kelsen, kaidah dasar dari hukum internasional itu adalah prinsip atau asas pacta sunt servanda.

5)       Mazhab Prancis
Menurut teori ini dasar mengikatnya hukum internasional itu dapat dikembalikan kepada sifat alami manusia sebagai mahluk sosial yang senantiasa memiliki hasrat untuk hidup bergabung dengan manusia lain dan kebutuhan akan solidaritas.

Secara umum teori-teori berlakunya hukum Internasional ke dalam suatu negara yakni[6] :

  1. 1.      Transformasi dan adopsi spesifik

Karena hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah maka hukum Internasional tidak dapat secara langsung dilaksanakan oleh Pengadilan nasional,agar dapat dilaksanakan harus menjalani proses adopsi spesifik.Artinya setiap traktat harus ditranformasikan ke dalam hukum nasional seperti melalui prosedur perundang-undangan.

  1. 2.      Pendelegasian

Kaidah fungsional hukum Internasional mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara untuk menentukan kapan ketentuan traktat akan berlaku dan cara memasukkannya ke dalam hukum nasional merupakan kelanjutan dari prosedur penetapan suatu traktat.Tidak ada transformasi maka tidak akan ada pembentukan hukum nasional baru.

Untuk lebih memperjelas mengenai hakikat dan dasar berlakunya hubungan Internasional maka beberapa bukti untuk memperkuat bahwa hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat internasional telah diterima dan ditaati sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya yakni[7] :

  1. Organ-organ pemerintah negara, khususnya yang dalam tugas dan kewenangannya berhubungan dengan masalah luar negeri atau internasional, tetap menghormati prinsip-­prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dalam hubungan-hubungan antara sesamanya.
  2. Persengketaan-persengketaan antara subyek-subyek hukum internasional, misalnya antara dua atau lebih negara, khususnya yang mengandung aspek-aspek hukum, meskipun tidak selalu diselesaikan dengan cara damai melalui berbagai altematif penyelesaian sengketa, seperti perundingan langsung, perundingan dengan melalui peranan pihak ketiga, penyelesaian melalui organisasi internasional, ataupun melalui badan-badan arbiterase ataupun peradilan internasional.
  3. Pelanggaran-pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum internasional ataupun terjadinya konflik-konflik inter­nasional, sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan perilaku atau praktek-praktek dan anggota masyarakat internasional yang pada hakekatnya merupakan tindakan menaati dan meng­hormati hukum internasional.
  4. Kaidah-kaidah hukum internasional dalam kenyataannya ternyata banyak diterima dan diadopsi menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara.
  5. Bahkan negara-negara yang sedang berperang pun juga masih tetap mentaati prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perang internasional atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama hukum humaniter.
    1. BENTUK PERWUJUDAN HUKUM  INTERNASIONAL

Dalam perwujudannya hukum Internasional dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1)      Hukum Internasional Umum

Yaitu apabila kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan itu berlaku pada sebagian besar atau bahkan diseluruh negara-negara yang ada di dunia.Contoh : Ketentuan WTO tentang perdagangandunia yang berlaku bagi seluruh negara.

2)      Hukum Internasional Regional

Yaitu apabila kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dimaksud berlaku pada kawasan/lingkungan/bagian wilayah dunia tertentu.Contoh : Ketentuan Perdagangan Pasar Bebas di ASEAN yang berlaku bagi negara-negara ASEAN.

3)      Hukum Internasional Khusus

Yaitu apabila kaidah-kaidah dan asas-asas hukum internasional yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu saja.Contoh : Ketentuan mengenai Kewarganegaraan Ganda antara Indonesia-China yang hanya berlaku bagi keduanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN

Menjawab dari pertanyaan rumusan masalah yang ada maka bisa disimpulkan bahwa :

  1. Hukum Internasional merupakan suatu produk hukum yang mengatur tentang publik dari subyek Internasional yang kesemuanya memang berasal dari masyarakat Internasional. Masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional adalah suatu tertib hukum koordinasi dari sejumlah negara-negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat. Dalam hukum internasional, hubungan yang ada bersifat koordinasi (kerjasama), mengingat negara-negara di dunia sama derajatnya, bukan bersifat subordinasi layaknya hukum nasional.
  2. Hakekat Hukum Internasional dibagi menjadi dua pandangan.Pandangan yang menganggap hukum Internasional itu hanyalah moral internasional dan pandangan yang menganggap hukum Internasional itu merupakan suatu produk hukum yang mengatur masyarakat Internasional.
  3. Dasar berlakunya hukum Internasional ada pada lima teori yakni Teori Hukum Alam,Kehendak Negara,Kehendak Bersama,Madzhab Wina dan Madzhab Perancis.Proses pemberlakuan hukum Internasional dimulai dari proses adopsi spesifik,transformasi dan pendelegasian.Perwujudan Hukum Internasional ini dibagi menjadi Hukum Internasional Umum,Hukum Internasional Reguler dan Hukum Internasional Khusus.

[1] Lukman Hakim,Hukum Internasional (Malang,2011),hlm.1

[2]Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Buku I – Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1978, hal 1,2).

 

[3] L. Oppenheim – H. Lauterpacht, International Law, A. Treatise, Vol.I Peace, Longmans, Green  & Co, London – New York – Toronto, 1955, hal. 5.

 

[4] J.G. Starke, Introduction to International Law, edisi kesembilan, diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Dauredjo, “Pengantar Hukum Intrnasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 1.

[5] Lukman Hakim, op. cit., hal. 32.

 

[6] Lukman Hakim,op.cit,hal 34

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s