PELAKU EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

PENGANTAR ILMU EKONOMI

‘’USAHA PELAKU EKONOMI DAN MASALAHNYA’’

(PERSPEKTIF HUKUM)

Dosen Pengajar : Dr.Adya Herawati, SE.MM

Disusun oleh :

FEBRI DWI YANTO (12.28.20.80.2084)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KATA PENGANTAR

            Ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yang memberikan pandangan mengenai pelaku ekonomi dari perspektif ilmu hukum. Tugas ini disuguhkan untuk memahami sekaligus menambah minat baca mahasiswa terhadap berbagai referensi mengenai Ilmu Ekonomi sekaligus bisa memperdalam mahasiswa mengenai segala hal dan materi mengenai Ilmu Ekonomi.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr.Adya Herawati, SE.MM selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi yang telah membimbing tugas ini. Kepada para teman mahasiswa yang juga telah membantu kelancaran proses dari pembuatan tugas ini.

Akhirnya buku ini juga jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami perlukan untuk perbaikan kedepannya.Semoga tugas ini bisa bermanfaat.

Penulis

Febri Dwi Yanto

PELAKU EKONOMI & HUKUM

ARTIKEL KASUS PELAKU EKONOMI

DALAM PERSPEKTIF HUKUM

‘’Perusahaan Investasi Tipu 13 Ribu Nasabah’’

VIVAnews – Penipuan berkedok investasi kembali terjadi. Kali ini melalui Facebook dengan nama Al-Amanah. Perusahan itu berdiri sejak Agustus 2011 dan diperkirakan memiliki 13 ribu investor di seluruh Indonesia dan sudah mengumpulkan dana nasabahnya hingga triliunan rupiah.

Salah satu investor yang menjadi korban adalah KA. Ia pertamakali mengetahui Al-Amanah dari temannya yang sudah terlebih dahulu menjadi investor. Menurutnya, ada 68 konsorsium yang tugasnya merekrut investor baru melalui Facebook.

Dikatakan KA, pimpinan perusahaan investasi itu adalah M. Soleh Suaidi. Praktik penipuan perusahaan itu dengan menjanjikan keuntungan 200 persen per bulan dari dana nasabah yang diinvestasikan.

“Mereka menawarkan melalui Facebook dan situs resmi mereka dengan tawaran keuntungan 200 persen. Ini yang bikin kami mau ikut,” kata KA, Rabu, 8 Agustus 2012.

Selain paket investasi reguler, Al-Amanah juga menawarkan investasi khusus untuk mendapatkan rumah, naik haji, mobil, hingga keliling dunia hanya dengan menyetorkan uang Rp500 ribu sampai Rp1 juta.

Menurut KA, seluruh investor akan mempercayai janji manis perusahaan itu meski mereka tidak pernah tahu kemana uang milik mereka akan diputarkan. Padahal, Al-Amanah tidak menjual produk dalam bisnis mereka.

Para korban, kata KA, mengaku percaya dengan iming-iming tersebut. KA semula menyetor uang Rp10 juta, dan bulan berikutnya mendapat Rp30 juta. Pembayaran biasa dilakukan melalui transfer ke rekening konsorsium masing-masing.

“Konsorsium ini berperan layaknya up-line dalam sistem jaringan multi level marketing (MLM). Keyakinan investor semakin menguat karena Al-Amanah sering mengadakan pertemuan antar investor di Bandung dan Denpasar yang juga dihadiri Suaidi,” katanya.

KA mulai curiga dengan perusahaan ini pada sejak Maret 2012. Karena keuntungan yang dijanjikan perusahaan itu mulai tidak jelas. Dan itu terjadi pada hampir seluruh nasabah.

Karena pembayaran yang mandek, sejumlah korban mulai mendatangi kantor Al-Amanah di Bandung. Namun, kantor itu sudah tidak ada. Dan konsorsium perusahaan itu mengaku tidak bisa lagi membayar uang investasi nasabah karena Suhaidi tidak pernah mengirimkan uang. “Suhaidi katanya sudah kabur ke luar negeri,” kata KA.

Korban investasi Al-Amanah ini tersebar di berbagai kota di Indonesia. Namun, paling banyak ada di Bandung dan Jakarta. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 7 Agustus 2012 kemarin, dan sedang ditangani Subdit Resmob Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya.

SUMBER : VIVA NEWS ONLINE

ANALISIS KASUS PELAKU EKONOMI

PERSPEKTIF HUKUM

Didalam dunia Ekonomi dijelaskan mengenai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi bisa digambarkan sebagai berikut :

Produsen

Pelaku ekonomi                                Perantara

Konsumen

Jasa

Produsen                                Dagang

Manufaktur

Produsen dalam bidang jasa berarti orang/badan hukum/perusahaan yang bergerak dalam bidang  jasa dengan ketentuan yang hampir sama dalam ketentuan jual-beli.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 1457 dijelaskan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian,dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Artinya bahwa jika jual-beli itu merupakan suatu jasa maka ‘’barang’’ yang menjadi suatu pengikat adalah jasa itu sendiri. Hal ini berlaku dalam perusahaan Al-Amanah. Dia termasuk ke dalam produsen jasa karena ‘’barang’’ yang menjadi suatu pengikat adalah jasa investasi mereka.Berkaca pada pasal 1457 KUHPer bahwa jual beli itu adalah suatu perjanjian artinya bahwa Al-Amanah menerapkan pola perjanjian atas jasa investasi mereka kepada masyarakat sehingga menjadi semacam lembaga keuangan (lembaga investasi bukan bank).

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Didalam UU Perbankan dijelaskan tentang tiga lembaga yang berhak mengadakan investasi yakni bank,perusahaan saham dan perusahaan pialang.

Konteks definisi ini jika dimasukkan kedalam usaha perusahaan Al-Amanah maka perusahaan ini bisa masuk ke dalam perusahaan investasi karena mereka ‘’mencari’’ nasabah untuk menanamkan modal di perusahaan mereka. Masalahnya disini adalah ‘’produk’’ yang diperjualbelikan oleh mereka. Dalam arti tidak ada kejelasan mengenai ‘’produk’’ yang mereka perjualbelikan apakah tergolong kedalam perusahaan saham ataukah pialang.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal dijelaskan bahwa suatu perusahaan masuk kedalam perusahaan saham bila ‘’produk’’ yang diperjualbelikan itu antara lain surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.Sedangkan bisa dikatakan sebagai perusahaan pialang  jika ‘’produk’’ yang diperjualbelikan adalah komoditi berdasarkan kontrak berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang.

Artinya bahwa kategori Al-Amanah ini tidak bisa dimasukkan kedalam perusahaan saham ataukah perusahaan pialang karena ‘’produk’’ yang mereka perjualbelikan tidak jelas. Hal ini membuat suatu tanya tanda besar mengenai perizinan atas legalitas perusahaan mereka. Pertanyaan lebih lanjut apakah perusahaan ini berjalan secara ilegal atau memang sistem perizinannya saja yang salah dan kurang teliti dalam memberikan izin perusahaan.

Didalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/ 23 /PBI/2012 dijelaskan bahwa badan usaha bukan bank yang bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin tersebut, badan usaha bukan Bank wajib berbentuk badan hukum Indonesia serta mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sekali lagi ini mengindikasikan apakah betul perusahaan Al-Amanah memiliki izin untuk menjalankan aktivitas perusahaannya.

Sampai disini ada dua hal yang menjanggal dari sudut pandang hukum mengenai perusahaan Al-Amanah ini yakni sistem mekanisme perizinannya dan juga produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut.

  • TINDAK LANJUT PENIPUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM

Yang pertama dari sudut pandang mengenai UU Perbankan dijelaskan bahwa penipuan seperti yang dilakukan oleh perusahaan Al-Amanah bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Mengapa bisa dikatakan sebagai tindak pidana? Didalam hukum ada istilah mengenai ‘’ WHITE COLLAR CRIME’’ yang berarti tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi adalah adalah tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan sering dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam suatu masyarakat atau ditempat pekerjaannya.Didalam UU Perbankan tindak pidana ekonomi ini dimasukkan sebagai suatu kejahatan pidana.Hal ini diatur dalam KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam  Pasal 46 ayat 2 yang mengatakan bahwa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi tanpa ijin usaha dari Bank Indonesia dikatakan sebagai kejahatan.

Hal ini berkolerasi mengenai perusahaaan Al-Amanah.Perusahaan Al-Amanah secara prosedural bahwa ia bisa dikatakan melakukan tindak pidana ekonomi jika memang terbukti kegiataannya dilakukan secara ilegal dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang memang memiliki kewenangan.

Kalaupun perusahaan Al-Amanah memiliki izin yang syah dari negara tentang aktivitas usaha maka Al-Amanah tetap bisa dikenakan sanksi.Didalam hukum dikenal ada dua sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi perdata.Perusahaan Al-Amanah pun bisa dijerat menggunakan dua sanksi ini baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata.

Yang pertama dari perspektif hukum perdata,perusahaan Al-Amanah bisa dijerat menggunakan pasal ‘’wanprestasi’’.Didalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa wanprestasi adalah prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (obligatoire overeenkomst). Konkretnya tindakan wanprestasi itu antara lain :

a.      Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c.      Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam kasus perusahaan Al-Amanah,ia telah melanggar ketentuan poin A dan B.Perusahaan Al-Amanah tidak bisa melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya artinya janji awal pihak Al-Amanah untuk memberi keuntungan berupa materi berikut segala harta lainnya tidak bisa ia sanggupi padahal diawal perjanjian perusahaan Al-Amanah sanggup untuk melakukannya.

Kemudian dalam poin B perusahaan Al-Amanah juga tidak bisa melaksanakan apa yang dijanjikan artinya mereka tidak bisa memberikan keuntungan bagi para investor yang sudah dijanjikannya di awal.Ini berarti jelas-jelas perusahaan Al-Amanah telah terbukti melakukan wan-prestasi atau melanggar ketentuan perjanjian yang telah dibuat kepada para investornya.

Yang berikutnya dari segi sanksi pidana.Sudah jelas Al-Amanah bisa dijerat dengan sanksi pidana karena telah terbukti melakukan penipuan.Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) penipuan masuk ke dalam perbuatan curang yang dijelaskan dalam pasal 378. Bunyinya :

Pasal 378 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

a.      Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;

b.      Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

c.      Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Dalam konteks ini Perusahaan Al-Amanah bisa dijerat kedalam poin A dan C.Perusahaan Al-Amanah sudah terbukti melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum yaitu menipu. Begitu pula dengan poin C.Di poin C perusahaan Al-Amanah memakai cara penipuan dengan jalan membohongi para investor supaya mau memberikan modal investasi kepada perusahaannya.

Kesimpulannya bahwa perusahaan Al-Amanah ini bisa dijerat menggunakan pendekatan dua sanksi hukum sekaligus. Kasus wan-prestasi sebagai sanksi perdatanya dan kasus penipuan sebagai sanksi pidananya.

  • KESIMPULAN

Perlu adanya sebuah pendekatan hukum mengenai kasus pelaku ekonomi ini (Perusahaan Al-Amanah). Adapun poin penting pendekatan hukum yang menjadi kesimpulan akhir adalah :

  1. Perlu analis data dan fakta tentang perizinan dari perusahaan Al-Amanah ini.Apakah benar perusahaan ini bergerak secara ilegal atau tidak.Selain itu perlu pembuktian juga mengenai ‘’produk’’ yang diperjual-belikan oleh perusahaan ini.
  2. Pemidanaan seharusnya memang dilakukan pada perusahaan ini karena terbukti melakukan penipuan dan wan-prestasi.Tetapi masalahnya perusahaan ini masuk ke dalam ranah korporasi (perusahaan),padahal di Indonesia belum diatur mengenai pemidanaan secara korporasi karena yang diatur hanya pemidanaan individu.
  3. Pelaku ekonomi sebaiknya tetap memegang hukum sebagai dasar dan pegangan dalam operasional perusahaan karena hukumlah yang mengatur ‘’lalu lintas’’ pelaku ekonomi supaya siklus ekonomi bisa berputar dan tidak mengakibatkan cedera pagi ‘’penikmat’’ ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

  1. VivaNews Online,’’Perusahaan Investasi Tipu 13 Ribu Nasabah’’,edisi 17 Maret 2012.
  2. Referensi Pustaka

i.            Undang-Undang Perbankan

ii.            Undang-Undang Pasar Modal

iii.            Undang-Undang Pialang Berjangka

iv.            Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

v.            Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

vi.            Peraturan Bank Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s