Anakku Sayang Anakku Malang

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ANAKKU SAYANG ANAKKU MALANG

Menanti ‘Agen Primer’ Bagi Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Dhuafa

Kami tidak butuh uangmu

Kami tidak perlu mobilmu

Kami hanya perlu perhatianmu

Karena disini kami terbelenggu

 

Ada yang bilang manusia merupakan manusia yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Perkembangan manusia yang sempurna merupakan anugerah sekaligus ciri khas yang menjadi suatu lingkaran stagnasi mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Anak-anak merupakan fase ‘kedua’ dalam lingkaran stagnasi kehidupan manusia yang dimana dalam perkembangannya, banyak sekali definisi beragam dari penamaan anak-anak itu. Hampir semua disiplin ilmu terutama psikologi, biologi dan hukum memiliki pengertian yang khas dalam menafsirkan anak. Dari kacamata hukum terutama dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan secara usia bahwa yang dinamakan anak adalah mereka yang terpaut antara umur 12 tahun sampai dengan batas umur 18 tahun. Dijelaskan pula bahwa mereka yang kategorinya masih anak sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi jika sudah menikah maka statusnya akan menjadi dewasa. Dalam UU inipun tidak ada ketentuan mengenai remaja, artinya hanya ada fase anak-anak yang kemudian dilanjutkan dalam fase dewasa tanpa adanya fase remaja.

Artinya berkaca dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang memandang anak dari segi normatifnya yakni dari sisi usia maka dipahami bahwa pembahasan anak memang tidak bisa terlepas dari segi usia. Dalam konteks usia, anak-anak merupakan fase yang unik dimana perkembangan fisik, mental dan pikirannya memang baru berjalan. Dari kacamata psikologi dalam fase anak-anak, terdapat pertumbuhan yang labil dalam jiwanya sehingga usia ini memang masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan dari orang tuanya. Bimbingan dan pendampingan dari orang tua atau keluarga inilah yang sangat perlu dalam jiwa anak yang labil sehingga mereka mampu mengontrol perkembangan jiwanya tersebut. Bahkan secara ekstrem ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya bahwa sifat yang tertanam dalam jiwa anak akan sesuai dengan orang tuanya karena ‘agen primer’ yang membimbing dan mendampingi anak memang orang tua dan keluarganya.

Tanpa ‘Agen Primer’

Pertanyaannya, kalau memang orang tua ataupun kemungkinan lainnya adalah keluarga sebagai ‘agen primer’ tidak ada, maka bagaimana dengan jiwa si anak? Bagaimana pula dengan status mereka? Atau ekstrimnya siapa yang akan mendampingi dan membimbing mereka? Memang, ada beribu pertanyaan terhadap anak yang hidup tanpa ‘agen primer’. Dalam kacamata masyarakat atau yang lebih populer dan memang sesuai dengan kondisi real, maka anak tanpa ‘agen primer’ ini sering disebut dengan anak yatim piatu. Ada tiga kondisi yang mampu menggambarkan kondisi mereka yakni anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak dhuafa. Anak yatim adalah mereka yang kehilangan ayahnya, anak piatu jika mereka kehilangan ibunya dan dikatakan anak yatim piatu jika mereka tidak mempunyai keduanya serta berstatus dhuafa bila orangtua mereka lengkap tapi tidak ‘kuat’ menghidupinya. Kondisi inilah yang banyak terjadi dalam masyarakat. Lebih parahnya jika kondisi sosial akan memberi warna pada mereka. Seperti halnya anak dhuafa atau parahnya ada yang mengatakan anak terlantar sebagai akibat dari realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Artinya bahwa kondisi anak tanpa ‘agen primer’ memang menjadi suatu diskursus yang ekstra.

Karena seperti puzzle, baik itu anak yatim, piatu, yatim piatu, dhuafa, anak terlantar atau julukan-julukan lain, mereka akan merasa kehilangan salah satu bagian dalam hidupnya. Menurut B. Paul Komisar dan Jerrold R. Coombs mengutarakan bahwa ,”Equality does’nt mean identity. Let me suggest again that equality in our sense involves an equal right of every child”. Menurut mereka bahwa ‘kesetaraan’ itu bukanlah identitas. Mereka menegaskan bahwa ‘kesetaraan’ dalam pikiran kita seharusnya adalah kesamaan hak untuk setiap anak. Maka tidak salah bila seorang anak ‘menuntut’ hak ‘agen primer’ mereka yang telah hilang dari puzzle hidupnya. Dan dalam kondisi inilah ‘agen primer’ yang hilang harus mampu terganti dengan ‘agen primer’ lainnya yang memang harus mampu membimbing dan mendampingi si anak. ‘Agen primer’ ini adalah negara. Kenapa harus negara? Bukankah masih banyak ‘agen primer’ lain yang memang bisa dikatakan lebih ‘humanisme’ dalam membimbing dan mendampingi si anak? Tentu kita harus mengaca pada konstitusi kita yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan negara kita. Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa ,”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara dipelihara oleh negara”.

Dalam pasal itu memang tidak secara gamblang menjelaskan mengenai status anak tanpa ‘agen primer’ yang dijabarkan sebagai anak yatim, piatu, yatim piatu maupun dhuafa. Tapi jika dipersepsikan secara restriktif bahwa makna ‘terlantar’ bisa digolongkan ke dalam jiwa, artinya kondisi jiwa mereka memang terlantar dengan tidak mempunyai ‘agen primer’. Dan disinilah tugas negara berperan sebagai ‘agen primer’. Negara yang mempunyai kewajiban untuk membimbing dan mendampingi mereka dibawah naungan Departemen Sosial. Negara lah yang menjadi pengisi puzzle dalam ‘agen primer’ mereka. Negara wajib memberikan pendidikan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Dan inilah yang menjadi titik problem dalam masyarakat. Tanpa mengurangi kewenangan konstitusi dalam negara, peran negara sangat kurang sebagai ‘agen primer’ bagi mereka. Pemerintah terlalu banyak melihat angka dan data dalam kertas bukan melihat secara real dan nyata kondisi mereka.

Secara nyata di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Sosial bahwa hingga tahun 2011 saja jumlah anak terlantar di Indonesia mencapai angka 4,8 juta jiwa. Angka itu belum termasuk anak-anak yatim, piatu, yatim piatu atau dhuafa yang ada di panti asuhan. Lebih lanjut dalam riset Kementerian Sosial tanggal 5 Juni 2008 yang bertajuk “Seseorang yang Berguna : Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia” mengamini sendiri bahwa jumlah panti asuhan yang ada di Indonesia masih mencapai angka yang kecil yakni hanya kisaran 5000 sampai 8000 dengan presentase pengelola sebagian besar dari organisasi masyarakat bukan dari pemerintah. Ini sungguh sangat tragis dan mencoreng muka bangsa yang notabene ini merupakan kewenangan pemerintah yang dijabarkan dalam konstitusi. Sudah jelas bahwa konstitusi sebagai dasar hukum negara kita menyuruh aparatur negara yang terkait untuk membimbing dan memberikan pendampingan terhadap mereka sebagai ‘agen primer’. Tapi kenyataaannya pemerintah sendiri sudah merasa kewalahan dengan kewenangannya sebagai ‘agen primer’ ini.

Gerakan ‘Save Our Child’

Sebenarnya melihat fenomena mereka, kewenangan ‘agen primer’ memang bukan mutlak dan absolut dari negara, tetapi perlu semua pihak termasuk kita. Kitapun bisa menjadi ‘agen primer’ untuk pengisi puzzle kehidupan mereka. Kita juga memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang sama untuk membimbing dan mendampingi mereka. Ada banyak cara dan solusi untuk mereka salah satunya gerakan ‘Save Our Child’. Gerakan ini memang sudah banyak dirintis dalam kerangka organisasi sosial masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. ‘Save Our Child’ adalah gerakan penyelamatan anak-anak ‘khusus’ di masyarakat. Kata khusus ini merujuk pada kondisi mereka yang berbeda dari kebanyakan anak normal lainnya seperti anak yatim, piatu, yatim piatu, dhuafa maupun anak-anak jalanan. Gerakan penyelamatan ini merupakan titik fokus dari ‘Save Our Child’ karena anak-anak memang identitas penting dalam penyelamatan negara ke depan. Merekalah tumpuan ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalanannya, gerakan inilah yang mendasari Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang untuk melakukan bakti sosial sebagai salah satu gerakan dalam upaya ‘Save Our Child’. Bakti Sosial yang dipilih karena kegiatan ini mampu memberikan sedikit kontribusi sekaligus inspirasi bagi mereka bahwa ada yang mau memperhatikan mereka di tengah krisis sosial yang ada. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sekaligus lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Widyagama Malang bekerjasama dengan lembaga BEM lainnya dari Fakultas Pertanian, Teknik dan Ekonomi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni. Sebagai riset awal dari ‘Save Our Child’ ini maka ada dua panti asuhan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yakni Panti Asuhan Nurul Hikam dan Miftahul Huda yang berlokasi di daerah Cemoro Kandang, Tumpang, Kab.Malang.

Sebagai upaya penyelamatan maka kegiatan ini diprogram untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak-anak yatim, piatu, yatim piatu dan dhuafa dan mencoba menjadi ‘agen primer’ bagi mereka. Games, bimbingan belajar (edukasi), pemantauan kendala secara tertulis bagi pihak panti asuhan, dream paper yakni kertas impian bagi anak-anak di panti asuhan, konseling ringan bagi mereka dan pemberian sumbangan sekaligus santunan menjadi agenda utama dalam kegiatan ini. Sumbangan yang ada merupakan hasil dari kerjasama santunan seluruh sivitas akademika Universitas Widyagama Malang sebagai wujud kepedulian mereka terhadap kondisi anak-anak ‘khusus’ yang kehilangan ‘agen primer’-nya. Bentuk sumbangan pun beragam di mulai dari uang, sembako, pakaian bekas layak pakai, mainan, alat tulis dan berbagai bentuk sumbangan menjadi bagian dari pengumpulan sumbangan dalam kegiatan ‘Save Our Child’.

Butuh ‘Agen Primer’ Setia

‘Save Our Child’ menjadi suatu carikan kertas bagi mereka bahwa masih ada pihak yang mau menjadi ‘agen primer’ untuk mereka. Kegiatan ini hanya menjadi salah satu dari upaya penyelematan mereka ke depan. Penyelematan bagi kehidupan masa depan mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Ke depan tantangan bagi mereka semakin banyak dan kompleks. Mereka dihadapkan dalam suatu problematika hidup untuk mampu bertahan, bahkan secara ekstrem menjadi ‘agen primer’ bagi diri mereka sendiri. Ke depan pula tantangan kita terutama pihak pemerintah semakin berat seiring senyum dan tangis mereka. Secara sederhana kita butuh ‘agen primer’ yang mau dan mampu membimbing sekaligus mendampingi mereka dalam bagian puzzle mereka yang hilang. Kualitas pengasuh sekaligus panti asuhannnya yang ditopang dengan platform dana sekaligus relawan dari masyarakat akan bisa bersinergi bila dilaksanakan berbarengan. Intinya, mereka butuh ‘agen primer’ yang setia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s